Labura, Nasionaldetik.com –
Pelaksanaan proyek konstruksi Jembatan Sei Juragan di Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), kini menjadi sorotan tajam. Pasalnya, proyek infrastruktur tersebut diduga kuat melibatkan oknum Anggota DPRD Labura dari Fraksi Golkar berinisial F dalam teknis pengawasan lapangan (12/03/2026).
Skandal ini mencuat setelah oknum legislator tersebut mengakui sendiri perannya melalui pesan singkat WhatsApp saat dikonfirmasi awak media. F berdalih keterlibatannya hanya sebagai pengawas karena adanya ikatan keluarga yang bekerja dalam proyek tersebut.
”Bang, aku saja heran kenapa aku dikejar media. Aku di situ hanya pengawas, memang kebetulan kemanakanku ada kerja di situ. Mungkin itulah membuat orang berpikir itu (proyek) punya aku,” ujar F singkat dalam pembelaannya.
Pengakuan ini secara otomatis menjadi “raport merah” bagi integritas wakil rakyat di Labura. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), setiap anggota legislatif dilarang keras melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan wewenang dan tugas DPRD, serta dilarang “bermain” dalam proyek yang anggarannya bersumber dari APBN atau APBD.
Secara aturan, fungsi pengawasan DPRD adalah pengawasan terhadap kebijakan pemerintah (eksekutif), bukan terjun langsung menjadi pengawas teknis di lapangan. Keterlibatan oknum F ini diduga kuat merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang dan menciptakan benturan kepentingan (conflict of interest) demi keuntungan pribadi atau kelompok.
Kejadian ini hendaknya menjadi sejarah kelam bagi DPRD Labura jika tidak segera disikapi dengan tegas oleh pimpinan dewan dan partai politik yang menaungi oknum tersebut.
Diharapkan kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Labura BK memiliki mandat penuh untuk memanggil, memeriksa, dan menjatuhkan sanksi etik. Jika terbukti melanggar UU MD3,berupa teguran keras, pemberhentian dari jabatan pimpinan alat kelengkapan dewan, hingga mekanisme Pemberhentian Antar Waktu (PAW).
Kepolisian maupun Kejaksaan diharapkan segera meninjau fisik bangunan dan mendalami motif di balik pengawasan tersebut. Jika ditemukan bukti adanya aliran dana atau pengaturan proyek, maka hal ini masuk ke ranah tindak pidana korupsi.
S.Rizal.Tim.
