LABURA, Nasionaldetik.com
– Aroma tak sedap terkait dugaan tindak pidana korupsi mulai menyeruak ke publik dari Desa Halimbe, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura). Proyek pengadaan Digitalisasi Desa dan Taman Baca yang seharusnya menjadi sarana edukasi masyarakat, kini justru dipertanyakan urgensi dan keberadaannya karena diduga hanya menjadi proyek formalitas belaka ( Labura 9 Maret 2026 ).
Kecurigaan publik mencuat saat Kepala Desa Halimbe berinisial F memberikan jawaban yang memicu spekulasi saat dikonfirmasi oleh awak media beberapa waktu lalu. Bukannya memberikan klarifikasi transparan mengenai realisasi anggaran, Kades F justru melontarkan kalimat singkat yang sarat tanda tanya, “Tahu lah Abang itu,” cetusnya seolah mengisyaratkan adanya “kesepahaman bawah tangan” atau campur tangan oknum tertentu yang ikut mengawal jalannya kegiatan ini agar terhindar dari jeratan hukum.
Kades F bahkan mengklaim bahwa kegiatan tersebut sebelumnya telah melewati pemeriksaan oleh Bagian Hukum dan Inspektorat Labura. Namun, klaim tersebut berbanding terbalik dengan fakta di lapangan. Berdasarkan pengakuan Bendahara Desa, perangkat teknologi yang dibiayai Dana Desa untuk program Digitalisasi Desa tersebut justru tersimpan rapi di rumah pribadi Sekretaris Desa (Sekdes), bukan di kantor desa untuk pelayanan publik.
Kondisi ini sangat ironis mengingat program tersebut sudah berjalan hampir empat tahun, namun manfaatnya tak kunjung dirasakan masyarakat luas. Tidak hanya perangkat digital yang mangkrak, keberadaan fisik Taman Baca milik desa pun diduga fiktif atau tidak memenuhi standar nyata sebagai fasilitas edukasi. Hal ini memicu pertanyaan besar: bagaimana mungkin aset desa yang disimpan di rumah pribadi dan program yang tidak berfungsi bisa lolos dari audit Inspektorat selama bertahun-tahun tanpa catatan temuan signifikan?
Kejanggalan semakin diperkuat dengan adanya ketidaksinkronan data antara laman KPK, Siskaudes, dan Kemendes PDTT. Dalam laman KPK, tercatat jumlah masyarakat miskin ekstrem di Desa Halimbe mencapai kurang lebih 27 orang termasuk penerima bantuan siswa miskin berprestasi. Namun, saat diverifikasi melalui laman Kemendes PDTT dan Indeks Desa Membangun (IDM), jumlah penerima bantuan hanya tercatat 7 orang, sementara kategori siswa miskin dinyatakan nol atau tidak ada sama sekali.
Perbedaan data yang mencolok ini mengindikasikan adanya manipulasi administratif yang sistematis dalam penyaluran Dana Desa. Masyarakat kini menaruh harapan besar agar Inspektorat Labura melakukan audit ulang (re-audit) secara jujur dan transparan dengan menjadikan fakta di lapangan sebagai acuan utama, bukan sekadar laporan di atas kertas. Publik mendesak tindakan tegas agar tujuan pembangunan desa tidak hanya menjadi isapan jempol di tengah dugaan penyelewengan yang terstruktur.
S.Rijal.Tim.
