Nasionaldetik.com– 13 Juni 2026 Pilar demokrasi dan kemerdekaan pers di Indonesia kembali dinodai oleh aksi arogansi dan premanisme oknum pejabat publik. Diduga “kebakaran jenggot” karena bisnis penginapannya terseret dalam pemberitaan kasus predator anak, Tarmuji, seorang Kepala Desa (Kades), nekat melakukan intimidasi, intervensi, dan persekusi langsung ke rumah kediaman seorang jurnalis.
Tindakan premanisme berbalut penyalahgunaan wewenang ini menuai kecaman hebat dari berbagai aktivis, praktisi hukum, hingga organisasi pers. Menanggapi situasi genting ini, Dewan Pimpinan Daerah Aliansi Wartawan Indonesia (DPD AWI) Jawa Timur angkat bicara dengan nada keras dan tanpa kompromi.
“Kami dengan tegas meminta Aparat Penegak Hukum (APH) Kabupaten Malang untuk segera menangkap oknum Kades tak bermoral yang telah mengintervensi dan bertindak arogan terhadap jurnalis! Jika tidak ada tindakan cepat, kami akan turun ke jalan secara besar-besaran untuk menyuarakan dan merebut kembali hak serta marwah pers!” tegas Indra, Ketua DPD AWI Jatim
Ahmad (alias Bonong), jurnalis resmi dari media menaratoday.com* yang sedang menjalankan tugas jurnalistiknya dilindungi undang-undang.
Pelaku Utama: Tarmuji, Oknum Kepala Desa sekaligus pemilik Losmen Gerbang Biru.
Aktor Intelektual/Kaki Tangan: Solikin, oknum staf kecamatan yang diduga kuat menyalahgunakan wewenang birokrasi sebagai pembocor data pribadi (alamat rumah) wartawan.
Tindakan intervensi, arogansi, dan intimidasi verbal secara terang-terangan oleh oknum pejabat publik (Kades) terhadap jurnalis. Pelaku melabrak rumah pribadi korban guna membungkam produk jurnalistik yang ditulis berdasarkan data valid Laporan Polisi (LP).
Aksi pelabrakan dan pengancaman terjadi pada Kamis, 11 Juni 2026. Aksi premanisme ini dipicu oleh rilisnya pemberitaan kasus hukum asusila pada Sabtu, 9 Mei 2026.
Intimidasi personal terjadi langsung di rumah kediaman pribadi Ahmad (jurnalis). Sementara pusaran kasus hukum predator anak yang diberitakan bertempat di Losmen Gerbang Biru, Talanggagung, Kepanjen, Kabupaten Malang.
Kades Tarmuji berang dan tidak terima nama lini usahanya (Losmen Gerbang Biru) dipublikasikan secara transparan. Padahal, berita tersebut ditulis berdasarkan fakta hukum Laporan Polisi (LP) terkait kasus asusila/predator anak asal Segaran, Gedangan.
Kades Tarmuji mendatangi privasi rumah korban dengan wajah geram. Menggunakan bahasa Jawa bernada tinggi dan intimidatif, ia melontarkan ancaman: “Jangan membuat menyebar sing gak genah, nggonanku ojo diutik-utik! (Jangan menyebar berita terkait usaha saya, jangan disentuh Losmen Gerbang Biru!)”.
Mentalitas “Sok Jagoan” & Kebocoran Data Birokrasi
Tindakan Tarmuji dinilai sangat primitif dan mencerminkan mentalitas pejabat yang antikritik serta buta hukum. Sebagai pelayan masyarakat, ia seharusnya memahami mekanisme Hak Jawab yang diatur undang-undang, bukan justru menggunakan cara-cara premanisme pasar.
Lebih menjijikkan lagi, keterlibatan oknum staf kecamatan bernama Solikin sebagai “pembocor” alamat rumah wartawan menjadi catatan merah bagi birokrasi Kabupaten Malang. Ini adalah bentuk penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dan fasilitas negara demi memuluskan aksi teror personal terhadap pencari berita.
“Ini bentuk etika publik seorang kepala desa yang bejat dan tak bermoral! Cara-cara intimidasi seperti ini adalah gaya politik kotor. Polisi harus segera bertindak, tangkap dan jebloskan dia ke penjara!” tegas Gandhi, seorang aktivis hukum, tanpa kompromi.
Pelanggaran Hukum Pidana: UU Pers Nomor 40 Tahun 1999
Aksi yang dilakukan oleh oknum Kades Tarmuji dan kroninya bukan sekadar arogansi biasa, melainkan tindak pidana murni terhadap konstitusi. Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara eksplisit menegaskan:
“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”
Menghalang-halangi, mengancam, dan mengintervensi jurnalis yang meliput kasus predator anak—yang jelas-jelas menjadi musuh publik—adalah upaya nyata merusak hukum dan melindungi kejahatan.
Menolak takluk di bawah sepatu tekanan pejabat, Ahmad alias Bonong menunjukkan taringnya sebagai jurnalis yang berintegritas. Ia menyatakan sikap tegas untuk menyeret Kades Tarmuji dan staf kecamatan Solikin ke ranah hukum.
“Terkait intimidasi ini, saya tidak akan tinggal diam. Saya segera melakukan upaya hukum formal terhadap oknum Kades yang bersangkutan. Ini bukan sekadar tentang saya, tapi demi keadilan, marwah profesi, dan perlindungan terhadap seluruh jurnalis di Indonesia,” pungkas Ahmad dengan tegas.
Kini, bola panas ada di tangan Polres Malang. Akankah hukum ditegakkan secara adil, ataukah hukum kalah oleh arogansi penguasa kampung yang merasa kebal hukum? Jurnalis Indonesia bersatu memantau kasus ini hingga tuntas.
Tim Redaksi
