GAYO LUES | PT Hopson Aceh Industri kembali mempertebal daftar panjang ironi penegakan hukum lingkungan di Gayo Lues, Aceh. Meski hasil rapat lintas instansi pada 11 Mei 2026 dan plang larangan operasi dari Gubernur Aceh terpasang jelas di halaman pabrik, deru mesin dan kepulan asap dari cerobong pabrik di Kecamatan Rikit Gaib tetap menghiasi langit. Kronologi produksi ilegal ini terekam dan dikeluhkan warga hampir setiap pekan—mulai malam 18, 20, 21, 24 Mei, hingga Senin malam, 1 Juni 2026. Seluruhnya terjadi dengan status perizinan yang belum rampung dan sanksi administrasi yang masih aktif.
Kekisruhan bermula dari keputusan bulat forum resmi pemerintah Aceh, Dinas LHK, BPHL, KPH, aparat kepolisian, hingga kelompok masyarakat pengawas, yang menegaskan pelarangan semua aktivitas sebelum dokumen lingkungan dan administrasi PT Hopson benar-benar tuntas. Namun penelitian warga di lapangan menunjukkan, setelah lampu padam di kantor birokrat, pabrik seolah mendapat ruang operasi tanpa batas. Malam 18 Mei 2026, cerobong Hopson kembali mengurai asap keras ke udara; dua hari berselang, 20 Mei, mesin kembali meraung tanpa pengawasan terbuka. Kejadian serupa terekam pada 21 dan 24 Mei, bahkan siang hari, polusi dan bau sisa pembakaran menjadi keluhan warga sekitar, membuktikan seluruh sanksi administratif hanya efektif di atas meja, dan kehilangan makna di lapangan.
Puncaknya, Senin malam, 1 Juni 2026, suara mesin dan asap pabrik kembali terpantau saat status legal perusahaan masih abu-abu. Keputusan Gubernur Aceh yang telah mengeluarkan surat penghentian operasional, bahkan pemasangan plang larangan di pintu gerbang pabrik, terbukti belum cukup membuat perusahaan menahan diri dari aktivitas produksi. Dalam kondisi ini, kegagalan negara mempertahankan marwah regulasi jelas terpampang. Negara hanya tegas di siang hari, lalu kehilangan kehadiran dan wibawa begitu malam tiba—seolah pengawasan cuma urusan formalitas administrasi.
Fakta utama tidak bisa diabaikan. Dokumen lingkungan perusahaan masih dalam proses revisi karena kekeliruan penerbitan tingkat daerah, ketidaksesuaian sumber bahan baku, hingga persyaratan administratif lain yang belum purna. GANISPH perusahaan telah dinonaktifkan, dan seluruh distribusi bahan baku serta peredaran hasil olahan semestinya dihentikan sesuai hasil forum pengawasan 11 Mei 2026. Namun pengakuan dan rekaman warga pada hampir tiap waktu pengoperasian, justru merekam ironi—tak ada inspeksi dadakan, tak tampak penyegelan, tak ada pelarangan distribusi bahan baku atau penindakan nyata.
Konsekuensi dari lemahnya pengawasan terasa jelas di tingkat masyarakat. Limbah cair dan polusi udara berulang menjadi keresahan warga desa. Sawah gagal panen, air irigasi keruh, ikan-ikan mati di hilir sungai—semua dikeluhkan, tapi realisasi penghentian produksi tetap nihil. Yanto, warga Pinang Rugup, menuturkan pengalaman nyata: “Plang larangan hanya daun pintu, malam-malam tetap saja asap padat dan bau masuk ke rumah.”
Narasumber yang aktif memantau persoalan ini, M. Purba, S.H., Ketua Lumbung Informasi Rakyat Gayo Lues, menilai rangkaian aktivitas produksi PT Hopson justru memperjelas kegagalan sistem pengawasan negara. “Perintah pemerintah, sanksi, hingga forum rapat telah jelas—namun perusahaan tak peduli. Ini bukan sekadar kelemahan administrasi, tetapi cermin rapuhnya penegakan aturan di lini bawah. Warga jadi korban, negara kehilangan potensi penerimaan, dan kerusakan lingkungan menjadi risiko berulang,” ujarnya.
Sorotan tidak hanya tertuju ke perusahaan, melainkan juga pada negara. Regulasi dan ketentuan yang terang benderang—mulai dari UU lingkungan, aturan kehutanan, hingga instruksi pembekuan dari pemerintah Aceh—semestinya menjadi alat kontrol efektif. Dalam praktik, negara justru tak mampu menghadirkan pengawasan langsung dan kehilangan daya tekan. Potensi kerugian negara dari distribusi bahan baku ilegal, PNBP, serta pajak yang tak tertagih, seluruhnya bisa membengkak, sebab sanksi administratif dan formalitas tidak cukup membuat perusahaan patuh.
Lebih jauh, kasus PT Hopson menelanjangi celah pada sistem pengawasan terintegrasi pemerintah Aceh. Sengkarut administrasi antarlevel muspika, tarik-menarik kewenangan penerbitan izin, hingga lambannya proses revisi dokumen lingkungan—semua menjadi ruang aman bagi perusahaan untuk tetap beroproasi diam-diam. Bukti-bukti visual, keluhan warga, dan pengawasan yang setengah hati menjadi catatan merah yang jelas bagi seluruh aktor birokrasi.
Dampak nyata pun jelas terasa—bukan hanya kehilangan kepercayaan publik, melainkan juga munculnya preseden buruk bagi perusahaan lain. Jika kali ini negara gagal hadir secara konkret, potensi gelombang pembangkangan berikutnya kian besar. Regulasi kehilangan makna saat sanksi tidak ditegakkan dan pengawasan mandul setiap malam.
Fakta-fakta ini berbicara, negara wajib segera mengambil sikap tegas. Tanpa tindakan nyata dan verifikasi terbuka, seluruh keputusan forum dan instruksi pembekuan hanya jadi deretan kata tanpa pengaruh di atas tanah Gayo Lues. Jika malam ini masih terjadi produksi, berarti negara sedang berada di simpang jalan: membiarkan ketidakadilan tumbuh di depan mata, atau membalikkan keadaan dengan penertiban yang nyata. Masyarakat menunggu keseriusan negara—bukan sekadar janji dan berita.
PT Hopson Aceh Industri telah memberi gambaran telanjang peran negara yang melemah, sekaligus menjadi alarm keras bagi pengawasan sumber daya alam di seluruh Aceh. Jika penertiban tak dilakukan di lapangan, hukum lingkungan di negeri ini hanya akan dipatuhi oleh mereka yang tak punya kuasa. Semua aktor terkait kini diuji: apakah regulasi masih berwibawa, atau sudah jadi sekadar naskah formal yang ditertawakan pelaku usaha di bawah naungan malam. (TIM MEDIA)
