Banda Aceh – Isu pemulihan infrastruktur pendidikan Islam di Aceh pasca bencana kembali menjadi sorotan strategis di tingkat pusat. Sekretaris Komisi VII DPR Aceh, Yahdi Hasan, menunjukkan keseriusan penuh dengan melakukan kunjungan kerja langsung ke kantor Kementerian Agama Republik Indonesia.
Langkah diplomatik dan politik ini dilakukan pada Rabu, 29 April 2026, sebagai bentuk respons cepat terhadap kondisi darurat yang masih dirasakan oleh masyarakat Aceh, khususnya dunia pendidikan. Yahdi Hasan hadir tidak sendiri, ia didampingi langsung oleh Tenaga Ahli Gubernur Aceh, Imran Pase, menunjukkan bahwa aspirasi ini membawa mandat eksekutif dan legislatif daerah.
Kedatangan rombongan diterima secara resmi oleh Julkarnain Stafsus Direktur Kementrian Agama Republik Indonesia. Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi birokrasi, melainkan forum negosiasi dan penyalur aspirasi yang sangat krusial bagi nasib ribuan santri di ujung barat Indonesia.
Dalam suasana diskusi yang intens dan konstruktif, Yahdi Hasan langsung memaparkan data dan kondisi riil di lapangan. Fokus utama pembicaraan tertuju pada nasib pembangunan pondok pesantren yang terdampak langsung oleh Bencana Hidrometeorologi besar yang melanda wilayah Aceh dan Sumatera pada akhir tahun 2025 lalu.
Legislator asal Aceh ini menegaskan bahwa dampak bencana tersebut sangat dahsyat. Tidak hanya merusak bangunan, namun sejumlah pesantren bahkan dilaporkan hanyut terbawa arus dan hancur lebur diterjang banjir bandang yang datang dengan kekuatan luar biasa.
“Kami datang ke sini membawa keprihatinan mendalam. Bencana tahun lalu telah merenggut tempat belajar anak-anak kami. Banyak pesantren yang kini tinggal kenangan, hanyut dan rusak parah tak berbentuk,” ujar Yahdi Hasan dengan nada tegas di hadapan perwakilan Kementerian Agama.
Menurutnya, kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ketidakpastian dalam pembangunan ulang akan berdampak fatal pada keberlangsungan proses belajar mengajar. Oleh sebab itu, ia menuntut adanya kesigapan dari pusat untuk turun tangan.
Yahdi Hasan secara spesifik menyampaikan permintaan agar Kementerian Agama dapat mengambil peran maksimal dan bertindak secepat mungkin. Pemerintah pusat dinilai memiliki wewenang dan sumber daya untuk mempercepat proses rekonstruksi ini.
“Kami meminta Kementerian Agama tidak bersikap lamban. Waktu terus berjalan, sementara anak-anak kami menunggu untuk bisa kembali menuntut ilmu. Kecepatan tindakan adalah kunci utama saat ini,” tegasnya lagi dengan nada kritis.
Pernyataan ini menegaskan betapa gentingnya situasi yang terjadi. Penundaan dalam penanganan pasca bencana sama saja dengan mengorbankan masa depan generasi penerus yang seharusnya mendapatkan hak pendidikan yang layak.
Lebih jauh, Yahdi Hasan menjelaskan bahwa tujuan utama dari desakan ini sangatlah jelas dan mulia, yaitu agar aktivitas pendidikan di pondok pesantren dapat kembali normal sepenuhnya tanpa ada kendala infrastruktur.
Pendidikan di pesantren, lanjutnya, memiliki nilai strategis dan historis yang sangat tinggi bagi masyarakat Aceh. Oleh karena itu, memulihkan pesantren sama artinya dengan memulihkan tatanan kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat setempat.
Dalam kesempatan tersebut, Yahdi Hasan juga menegaskan komitmen kuat Pemerintah Aceh terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam ini. Ia menegaskan bahwa kemajuan dan kesejahteraan pondok pesantren adalah “mahar” atau bukti nyata keseriusan pemerintah daerah.
Hal ini sejalan sepenuhnya dengan visi dan misi Gubernur Aceh yang menjadikan pendidikan berbasis agama dan pesantren sebagai fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia di Banda Aceh dan seluruh wilayah kabupaten/kota.
“Pesantren adalah bagian tak terpisahkan dari identitas Aceh. Mendukung mereka adalah prioritas yang tidak bisa ditawar lagi, sesuai dengan arah kebijakan dan janji politik yang telah ditetapkan,” papar politisi ini.
Di akhir pertemuan, terbangun kesepahaman bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan kementerian terkait mutlak diperlukan. Harapannya, kunjungan ini menjadi titik balik bagi percepatan pembangunan agar pesantren di Aceh dapat kembali berdiri kokoh dan melahirkan ulama serta intelektual masa depan.
SF
