Nasionaldetik.com, – Bobroknya sistem pemutakhiran data di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi kembali memicu polemik. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemkab Bekasi Tahun Anggaran 2024 membongkar adanya manipulasi atau kelalaian fatal terkait penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2).
Tak tanggung-tanggung, ditemukan ribuan objek pajak yang luas bumi dan bangunannya sengaja “dikecilkan” dalam SPPT, memicu hilangnya potensi pendapatan daerah hingga ratusan juta rupiah.
Merespons temuan ini, Ketua Aktivis Rambo sekaligus pimpinan Rajawali News Group, Ali Sopyan, berang. Ia meminta aparat penegak hukum tidak tinggal diam melihat ruang gelap pengelolaan pajak ini.
“Tangkap para bajingan yang memakan uang negara dari rakyat ini! Ini sudah sangat merugikan negara dan masyarakat. Jangan biarkan para mafia pajak bersembunyi di balik alasan kelalaian administratif!”* tegas Ali Sopyan dengan nada tinggi kepada media.
Terjadi kebocoran potensi penerimaan negara dari sektor PBB-P2 senilai Rp309.401.500,00 . Hal ini disebabkan oleh penetapan luas bumi dan bangunan pada 1.215 SPPT yang jauh lebih rendah (lebih kecil) dibandingkan dengan data riil yang tercantum dalam dokumen pembayaran Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dengan kata lain, basis data pajak daerah belum dimutakhirkan dan diduga sengaja dibiarkan tidak sinkron.
Secara institusi, Bapenda Kabupaten Bekasi berada di pusaran utama. Secara spesifik, BPK menunjuk Kepala Bapenda kurang optimal dalam pengawasan, serta Kepala Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Bapenda yang dinilai lalai atau gagal memutakhirkan basis data PBB-P2 melalui aplikasi SISMIOP. Kasus ini juga menyeret perhatian keras dari aktivis senior Ali Sopyan yang menuntut tindakan pidana hukum.
Kasus ini terjadi di wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, khususnya pada pengelolaan pajak yang dikomandoi oleh Bapenda setempat.
Penyimpangan data ini ditemukan pada pos pemeriksaan Pajak Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Audited Tahun Anggaran 2024. Hingga tahun 2026 ini, Pemkab Bekasi dipaksa berpacu dengan waktu dalam kurun 60 hari untuk menindaklanjuti rencana aksi setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima.
Karena adanya pelanggaran terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Perbup Nomor 34 Tahun 2023 mengenai tata kerja Bapenda. Pejabat teknis terkait tidak melakukan fungsi verifikasi, pengecekan, penyisiran potensi, dan sinkronisasi antara data transaksi BPHTB dengan SPPT PBB-P2. Ada pembiaran sistematis yang membuat wajib pajak membayar lebih rendah dari yang seharusnya mereka bayar, sehingga merugikan kas daerah.
Modusnya adalah *miss-matching* data. Ketika wajib pajak bertransaksi tanah/bangunan di dokumen BPHTB (yang biasanya mencerminkan luas riil), Bapenda tidak memasukkan data luasan baru tersebut ke sistem SISMIOP PBB-P2. Akibatnya, tagihan PBB tetap menggunakan luasan lama yang lebih kecil. Atas temuan telak BPK ini, Bupati Bekasi menyatakan sependapat dan berjanji akan menginstruksikan jajaran Bapenda untuk melakukan pembenahan total dalam waktu 60 hari.
Anggaran vs Realisasi: Raport Merah Pajak Bekasi TA 2024
Pos Anggaran Target / Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase
Total Pendapatan Pajak Daerah 2.757.098.400.000,00 2.447.024.238.415,00 88,75% (Meleset dari Target)
Pencapaian PBB-P2 Bagian dari Realisasi: 654.627.536.157,00 26,75% dari total realisasi pajak
Kerugian Pajak (1.215 SPPT) Potensi yang Hilang: 309.401.500,00
Pernyataan keras Ali Sopyan bukan tanpa alasan. Sektor PBB-P2 adalah penyokong 26,75% dari total pendapatan pajak Kabupaten Bekasi. Jika dari 1.215 SPPT saja negara sudah dirugikan ratusan juta, bagaimana dengan ribuan objek pajak industri raksasa di Bekasi yang luput dari pengawasan?
Publik kini menunggu, apakah instruksi Bupati dalam waktu 60 hari ini hanya akan berakhir sebagai formalitas kertas administrasi, ataukah akan ada sanksi tegas hingga pemecatan bagi para pejabat Bapenda yang terbukti “tidur” saat uang rakyat digerogoti.
Tim Redaksi Prima
