Nasionaldetik.com,— Ketidakhadiran pihak eksekutif kabupaten Jombang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Rabo 10 Juni 2026 yang diajukan oleh dua guru ASN menyoal tentang prosedur pemberhentian ASN oleh Bupati Jombang, mengindikasikan lemahnya akuntabilitas dan komitmen tata kelola pemerintahan yang baik, serta tanggung jawab kepala daerah dalam menyelesaikan masalah publik secara terbuka.
“Ketika eksekutif mangkir dari undangan, publik berhak mempertanyakan sejauh mana transparansi dan keseriusan mereka dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya, hal ini kerap dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap hak asasi guru”, ujar Gus Faiz ketua LBHAM
Sesuai dengan fungsi pengawasan DPRD, legislatif memiliki hak untuk mengawasi pelaksanaan program dan kinerja eksekutif. Absennya pihak eksekutif bisa menghambat penyampaian klarifikasi dan menghalangi hak asasi guru untuk mendapatkan kejelasan atas prosedur yang dilakukan eksekutif hingga terbitnya SK pemberhentian ASN Guru.
Gus Faiz yang saat ini menjadi pendamping hak asasi dua guru ASN yang diberhentikan sepihak oleh Bupati Jombang menilai DPRD Jombang khususnya komisi A tidak memahami nilai-nilai filosofis dewan perwakilan rakyat.
“Nilai-nilai filosofis dewan perwakilan rakyat (DPR) adalah manifestasi kedaulatan rakyat, lembaga ini berakar pada nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (Sila ke-4 Pancasila). DPR berfungsi sebagai medium penjelmaan kehendak publik, memastikan kekuasaan negara dijalankan dari, oleh, dan untuk rakyat, terbukti komisi A DPRD Jombang mengatakan tidak berwenang untuk mengawasi dan mengkontrol prosedur pemberhentian ASN Guru yang telah dijalankan oleh pihak eksekutif”.
“Padahal salah satu nilai filosofis tersebut diwujudkan melalui fungsi pengawasan, kontrol terhadap jalannya pemerintahan dalam rangka menjaga akuntabilitas, transparansi, dan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan penguasa, hal tersebut diatur secara konstitusional dalam UUD 1945 Pasal 20A.
Melalui peran tersebut, DPR mengemban mandat untuk menyuarakan aspirasi, menjaga keseimbangan, dan mengawal cita-cita bangsa”, pungkasnya
Tim Redaksi
