Nasionaldetik.net, – 20 Februari 2026 Dugaan permintaan biaya ambulans sebesar Rp200 ribu kepada keluarga pasien kritis kembali menyeret nama Puskesmas Petir ke pusaran sorotan publik. Peristiwa ini terjadi saat keluarga hendak merujuk pasien ke RSUD Banten untuk penanganan lanjutan.
Dedi, keluarga pasien, menuturkan bahwa adiknya, Ida Farida (47), telah lama menderita sakit. Pada Jumat (20/02/2026), kondisi Ida memburuk sehingga keluarga meminta rujukan dari Puskesmas Petir. Namun, saat membutuhkan ambulans untuk membawa pasien dalam kondisi darurat, pihak keluarga mengaku dimintai biaya Rp200 ribu oleh oknum petugas.
Karena tidak memiliki uang saat itu, keluarga terpaksa mencari alternatif lain. Dengan kondisi serba terbatas, pasien akhirnya dibawa menggunakan ojek online menuju rumah sakit. Keputusan tersebut diambil demi menyelamatkan nyawa, meski dinilai berisiko tinggi bagi pasien yang membutuhkan penanganan medis cepat dan aman.Ucap Dedi.
Kasus ini memantik reaksi keras dari Ketua Forum Aktivis Petir, Oman Sumantri. Ia menilai, jika dugaan tersebut benar, tindakan itu mencederai prinsip pelayanan kesehatan publik dan tidak sejalan dengan semangat pelayanan kemanusiaan.
“Jika terbukti ada pungutan, itu tidak bisa ditoleransi. Harus ada tindakan tegas. Bahkan pimpinan puskesmas perlu dievaluasi menyeluruh. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan,” tegas Oman.
Lebih lanjut menurut Oman , fasilitas kesehatan pemerintah seharusnya hadir sebagai garda terdepan pelayanan tanpa membebani masyarakat, terlebih dalam situasi darurat. Ia juga mendesak Pemerintah Kabupaten Serang segera turun tangan melakukan audit dan klarifikasi terbuka agar polemik tidak berkembang liar di tengah masyarakat.Tandasnya.
Sementara itu, Agus Kusumah dari Puskesmas Petir saat dikonfirmasi menyatakan pihaknya tengah melakukan penelusuran internal. Ia tidak menampik adanya laporan tersebut, namun menyebut kemungkinan terjadi miskomunikasi antara petugas dan keluarga pasien.
“Kami sedang menelusuri dan mengonfirmasi kepada petugas ambulans. Dikhawatirkan ada kesalahpahaman,” ujarnya singkat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Serang terkait dugaan pungutan tersebut. Publik kini menunggu kejelasan dan langkah konkret agar pelayanan kesehatan benar-benar berpihak kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi darurat.
Reporter: Suprani IWO-I Kabser
