LABURA –Nasionaldetik.com
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi angin segar bagi ribuan siswa di Labuhanbatu Utara (Labura), kini justru menuai polemik. Memasuki awal semester, penyaluran makanan oleh SPPG Terang Bulan dilaporkan terhenti total selama hampir dua pekan. Ironisnya, pihak Dinas Pendidikan (Dispendik) Labura terkesan “buang badan” terkait persoalan administratif yang menghambat hak ribuan siswa tersebut.
Koordinator MBG Dispendik Labura berinisial R, membenarkan adanya gejolak di tingkat bawah. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah Kepala Sekolah, termasuk Kepsek SD 112271, telah mendatangi dirinya untuk mempertanyakan nasib pasokan makanan yang tak kunjung tiba sejak hari pertama sekolah dimulai.
”Benar, mereka (Kepsek) datang menjumpai saya menanyakan mengapa MBG tidak masuk. Saya sudah konfirmasi ke Ibu Sartika, katanya ada suspensi karena masalah administrasi. Saya kurang paham detailnya, silakan tanya langsung ke Ibu Sartika karena dia yang menangani teknisnya,” ujar R saat dikonfirmasi di Kantor Dispendik Labura, Senin (26/1/2026).
Mandeknya penyaluran ini menjadi sorotan tajam lantaran bertolak belakang dengan Petunjuk Teknis (Juknis) MBG. Berdasarkan aturan, MBG wajib disalurkan setiap hari kalender sekolah tanpa terkecuali. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kekosongan distribusi selama hampir 14 hari.
Kondisi ini memicu spekulasi negatif di tengah masyarakat. Muncul pertanyaan besar Padahal, pengawas dapur sebelumnya mengklaim tidak ada kendala operasional dan menegaskan bahwa pelayanan seharusnya berjalan normal setiap jam sekolah.
Hingga berita ini diturunkan, keberadaan Sartika yang disebut-sebut sebagai pengawas inti MBG masih misterius. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media belum membuahkan hasil. Bungkamnya pihak pengawas teknis ini semakin memperkeruh transparansi pengelolaan dana dan distribusi MBG di bawah naungan SPPG Terang Bulan.
Selain masalah distribusi, masyarakat Labura kini mulai menyoroti kualitas dan kesesuaian menu. Warga meminta pihak terkait untuk Menelusuri penyebab pasti “suspensi” yang mengakibatkan penghentian distribusi,
Memastikan menu yang disajikan di kemudian hari sebanding dengan nilai kontrak/anggaran yang telah ditetapkan pemerintah.Mempertanyakan kredibilitas SPPG Terang Bulan dalam mengelola jatah makan untuk 2.800+ siswa jika kendala administrasi saja mampu menghentikan pelayanan selama dua minggu.
Polemik ini menjadi raport merah bagi pelaksanaan program strategis nasional di wilayah Labura.
Masyarakat menanti tindakan tegas dari Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan agar program ini tidak sekadar menjadi proyek seremonial yang merugikan siswa.
(Sahrijal naibaho)
