Batanghari – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Batanghari kembali menggelar sidang kode etik terhadap seorang anggota DPRD aktif berinisial MH, politisi dari Partai Gerindra yang juga menjabat sebagai ketua partai di daerah. Sidang tersebut berlangsung pada Senin (04/05/2026).
Sidang yang digelar secara tertutup ini memasuki agenda pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi. MH diduga melakukan tindakan yang mencederai kode etik sebagai wakil rakyat. Kasus ini mencuat setelah adanya dugaan peristiwa yang menghebohkan masyarakat di kawasan Muara Bulian beberapa bulan lalu.
Sidang kode etik ini tercatat telah berlangsung hingga enam kali. Namun, prosesnya menuai sorotan publik karena dinilai berjalan lambat. Selain digelar tertutup, jadwal persidangan juga kerap mengalami penundaan dari waktu yang telah ditetapkan.
Perkara yang menjerat MH menjadi perhatian luas masyarakat Batanghari sejak mencuatnya dugaan tindakan yang dinilai tidak mencerminkan moralitas dan etika sebagai pejabat publik. Alih-alih memberikan teladan, perilaku tersebut justru dianggap mencoreng citra wakil rakyat.
Ketua BK DPRD Batanghari, Irwanto, menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat menyimpulkan hasil sidang pada hari ini.
“Kesimpulan belum dapat kami sampaikan hari ini, karena masih diperlukan keterangan saksi-saksi yang akan dijadwalkan minggu depan,” ujarnya.
Meski demikian, sikap BK yang dinilai terlalu berhati-hati dan tertutup memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Sejumlah pihak menilai proses tersebut belum mencerminkan profesionalitas lembaga yang seharusnya menjunjung tinggi etika dan integritas.
Salah seorang warga Batanghari, Bambang, turut menyoroti jalannya sidang. Ia menyayangkan proses yang dinilai berlarut-larut tanpa kejelasan.
“MH itu figur publik, kasusnya menyita perhatian. Seharusnya BK DPRD bekerja profesional, bukan terkesan memberikan harapan tanpa kepastian,” ujarnya.
Ia menambahkan, saat ini perhatian publik tertuju pada kinerja Badan Kehormatan DPRD Batanghari dalam menangani perkara tersebut.
Masyarakat pun berharap BK DPRD Batanghari dapat menunjukkan profesionalitas, transparansi, serta segera memberikan kepastian hukum dan etik atas kasus yang sedang bergulir.
