Jakarta, nasionaldetik.com
Dalam beberapa hari terakhir ruang publik dipenuhi perdebatan mengenai pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis. Kritik dari sebagian kader PDIP menyorori tentang sumber dana dan alokasi anggaran pendidikan, tetapi mudah dikenali bahwa isu ini tidak dimaksudkan sebagai persoalan MBG belaka. Ia berkelindan langsung dengan dinamika regenerasi kepemimpinan di dalam tubuh PDIP, dan terbaca sebagai bagian dari perebutan legitimasi calon Ketua Umum PDIP pengganti Megawati Soekarnoputri, kelak.
Program Makan Bergizi Gratis adalah kebijakan negara yang pembiayaannya dibahas dan disahkan melalui mekanisme konstitusional di DPR RI. Tidak ada keputusan anggaran yang lahir tanpa persetujuan parlemen. Dalam prosesnya PDIP berada di pusat pengambilan keputusan, karena DPR RI dipimpin oleh Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI dan pembahasan anggaran berada dalam koordinasi Badan Anggaran yang diketuai Said Abdullah, dan tentu saja Fraksi PDIP terlibat penuh dalam keseluruhan tahapan APBN.
Menariknya setelah pengesahan rampung, kritik paling keras justru muncul dari tubuh PDIP, dengan penekanan pada dugaan masalah pembiayaan dan potensi terdampaknya anggaran pendidikan. Kritik adalah hak politik, tetapi kritik yang muncul setelah keputusan kolektif yang telah disepakati, patut ditengarai memiliki motif berlapis.
Dalam konteks regenerasi di tubuh PDIP kontras dua figur menjadi simbol. Puan Maharani menempati posisi formal sebagai Ketua DPR RI, memimpin lembaga legislatif dalam dinamika politik nasional yang terbuka, sehingga proses kematangan politiknya berlangsung di ruang publik. Sementara Prananda Prabowo lebih banyak berada di dalam struktur internal partai, bisa dianggap memiliki pengaruh strategis, namun tidak menjadi sorotan publik. Artinya sebagai salah satu figur sentral namanya tidak ada dalam memori kolektif publik. Perbedaan posisi ini membuat setiap isu yang melekat pada kewenangan DPR RI, termasuk pembiayaan MBG, berdampak lebih besar pada Puan Maharani yang berada di manajemen puncak institusi negara.
Isu nasional yang melekat pada otoritas formal tidak pernah bersifat administratif belaka, ia selalunya menjadi ruang pembentukan legitimasi politik. Otoritas yang tampil di panggung institusi selalu memikul beban publik paling besar karena legitimasi dibentuk melalui visibilitas dan pertanggungjawaban. Pembiayaan MBG sebagai keputusan parlemen otomatis terpantul pada figur Ketua DPR RI. Sementata figur yang berada di ruang internal partai tidak menanggung eksposur yang sama.
Implikasi politiknya dapat dibaca tanpa perlu menuduh lagi. Publik tidak berinteraksi dengan mekanisme teknis anggaran, melainkan dengan figur yang memimpin institusi. Saat pembiayaan MBG dipersoalkan oleh PDIP, sorotan mengarah pada wajah pimpinan lembaga. Figur itu adalah Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI, sehingga kritik yang tampak teknokratis berpotensi menjadi tekanan politik terhadap legitimasi kepemimpinan yang ia emban.
Secara struktural polemik itu memang bersinggungan dengan ruang teknis pembahasan anggaran, tetapi pusat perhatian publik tetap tertuju pada kepemimpinan DPR RI. Logika politik selalu menyederhanakan konflik pada figur yang terlihat, tidak pada figur yang tak tampak. Karena itu implikasi legitimasi paling kuat tetap mengarah pada Ketua DPR RI sebagai representasi otoritas formal PDIP di panggung kenegaraan.
Jika rangkaian peristiwa ini dibaca secara berlapis, paradoksnya segera tampak: partai yang secara kolektif membahas dan mengesahkan anggaran justru mempersoalkannya kembali di ruang publik. Dalam pembacaannya, isu MBG hanya berfungsi sebagai peluru, sementara perhatian publik seringkali teralihkan dari siapa yang menjadi sasaran tembaknya.
Situasi ini tidak bisa menafikan peran Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Sebagai pengendali komunikasi dan konsolidasi sikap partai, serta figur yang berada dalam orbit politik Prananda Prabowo, ia menempati posisi strategis dalam menentukan arah narasi yang berkembang di ruang publik.
Pola kritik terhadap pembiayaan MBG menguat secara konsisten dengan tekanan simbolik yang mengarah pada kepemimpinan Puan Maharani, sulit menempatkannya sebagai peristiwa yang sepenuhnya spontan. Dalam detik-detik pergantian Ketua Umum PDIP, konsolidasi wacana semacam itu berfungsi sebagai instrumen delegitimasi terhadap Puan Maharani sebagai figur yang sedang diuji dalam panggung kenegaraan.
Ironinya menjadi semakin terasa ketika diingat bahwa Hasto Kristiyanto sendiri pernah berada dalam sorotan proses hukum terkait perkara Harun Masiku, sebuah kasus yang lama membayangi persepsi publik terhadap elit PDIP. Padahal, keberadaan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI selama ini justru berperan sebagai jembatan politik dan psikologis antara PDIP dan negara, menjaga komunikasi institusional tetap terbuka dan stabil. Maka saat figur yang memegang posisi formal kenegaraan tersebut justru menjadi sasaran tekanan melalui isu yang telah diputuskan secara kolektif, publik berhak melihat adanya paradoks yang tidak sederhana.
Regenerasi dan kompetisi adalah urusan partai. Gizi anak dan masa depan keluarga adalah urusan negara. Jika dinamika internal menjadikan kebijakan publik sebagai instrumen politik praktis, ia mereduksi moral sampai ke tingkat yang paling bawah.
Fakta yang terbaca hari ini menunjukkan bagaimana kebijakan sosial dapat terseret dalam arus kontestasi internal. Bukankah kepentingan partai seharusnya bisa hidup di ruangnya sendiri, tanpa harus membunuh kepentingan rakyat?, sebagai seorang marhaen Hasto pastilah memahami itu. Kecuali dia bukan.
Mrs.
