Aceh Tenggara – Sektor pertanian di Kecamatan Badar dan Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, saat ini tengah berada dalam kondisi kritis. Infrastruktur pengairan utama yang menjadi urat nadi sawah warga hancur total setelah dihantam bencana banjir bandang dahsyat pada akhir tahun 2025 lalu. Guna melihat langsung dampak kerusakan yang belum tersentuh perbaikan permanen tersebut, Sekretaris Komisi VII DPR Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai Aceh, Yahdi Hasan, M.I.Kom., menggelar kunjungan kerja taktis ke lokasi Daerah Irigasi (D.I) Kuta Tinggi. Senin (25/05/26)
Kunjungan lapangan ini merupakan bagian dari agenda Reses Ke-II Tahun Anggaran 2026 yang dimanfaatkan Yahdi Hasan untuk membawa solusi konkret bagi para petani. Berdasarkan papan nama proyek yang berada di lokasi, kawasan terdampak ini merupakan bagian penting dari program “Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Kuta Tinggi Kabupaten Aceh Tenggara”. Guna mengatasi kelumpuhan pasokan air, legislator Partai Aceh tersebut memutuskan mengalokasikan dana reses pribadi atau dana swadaya untuk membangun 50 unit blok bronjong penahan tebing pada bulan Juni 2026 ini.
Langkah tanggap darurat ini diambil menyusul jebolnya tanggul dan rusaknya saluran primer irigasi akibat terjangan banjir akhir tahun lalu yang membuat distribusi air ke hilir terhenti. Aliran air dari D.I Kuta Tinggi ini sangat krusial karena mengairi ratusan hektare persawahan di dua kecamatan sekaligus, yakni Kecamatan Badar dan Kecamatan Babussalam. Jika kerusakan sisa banjir ini tidak segera ditangani melalui pemasangan bronjong pada bulan Juni ini, pasokan air dipastikan kering total dan petani di dua kecamatan tersebut akan menghadapi bencana gagal panen massal.
Mendengar kepastian bantuan material berupa 50 unit bronjong yang bersumber langsung dari dana Yahdi Hasan, para tokoh masyarakat dan kelompok tani setempat menyambutnya dengan penuh rasa syukur. Mengingat urgensi anggaran pemerintah yang membutuhkan proses birokrasi, warga secara spontan mengadakan mufakat di lokasi. Sebagai wujud terima kasih dan tanggung jawab bersama, masyarakat sepakat bahwa seluruh proses pengerjaan dan penyusunan 50 bronjong tersebut akan dilakukan secara gotong royong masyarakat.
Faktor kecepatan waktu menjadi kunci utama dalam menyelamatkan sektor penanaman padi di wilayah tersebut. Para tokoh masyarakat menegaskan bahwa pemasangan bronjong darurat ini wajib dieksekusi dalam minggu ini juga tanpa ada penundaan. Hal ini disebabkan oleh siklus tanam padi warga saat ini yang sudah memasuki fase sangat membutuhkan pasokan air sampai ke persawahan Masyarakat. Bila pekerjaan ini Mengalami keterlambatan penanganan di bulan Juni ini akan membuat seluruh modal tanam petani hangus akibat padi yang mengering ( Gagal Panen )
Jika seandainya pembangunan 50 bronjong ini gagal terealisasi pada bulan Juni 2026, dampaknya akan sangat fatal bagi roda perekonomian daerah. Perwakilan petani meyakini bahwa mayoritas masyarakat di Kecamatan Badar dan Babussalam yang menggantungkan hidup dari sektor agraria akan mengalami gagal panen total. Kehilangan sumber penghasilan utama ini dikhawatirkan dapat memicu krisis ekonomi tingkat kecamatan serta menurunkan ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Tenggara.
Di hadapan kepala Desa puluhan warga, dan tokoh adat yang berkumpul di pinggir aliran sungai yang rusak, Yahdi Hasan memberikan pengarahan terkait strategi pemulihan pasca-banjir ini. Dirinya menjelaskan bahwa penanganan menggunakan 50 bronjong dari dana resesnya ini bertindak sebagai penanggulangan pertama (pertolongan pertama) agar para petani bisa melewati masa kritis musim tanam tahun ini pasca-bencana banjir 2025.
Selain membawa solusi instan untuk bulan ini, politisi senior Partai Aceh tersebut juga membawa angin segar mengenai rencana rekonstruksi jangka panjang. Yahdi Hasan menyampaikan bahwa dirinya telah melakukan koordinasi intensif secara langsung dengan pihak Dinas Pengairan Provinsi Aceh di Banda Aceh terkait kerusakan infrastruktur akibat banjir akhir tahun lalu tersebut.
Dari hasil koordinasi lintas sektor itu, perbaikan menyeluruh dan pemulihan permanen terhadap dampak banjir di Daerah Irigasi Kuta Tinggi ini dipastikan akan dialokasikan melalui anggaran belanja Pemerintah Aceh pada tahun anggaran depan, yaitu tahun 2027. Yahdi Hasan berkomitmen penuh menggunakan fungsi pengawasannya sebagai Anggota DPRA mengawal ketat usulan program tersebut agar terealisasi tanpa hambatan di Tahun 2027.
Pembangunan berkelanjutan ini nantinya akan dibagi menjadi dua fase terintegrasi: pembangunan 50 bronjong darurat dalam waktu dekat ini menggunakan dana reses Yahdi Hasan di tahun 2026, yang kemudian akan dilanjutkan dengan perbaikan total serta normalisasi aliran sungai secara makro pada tahun 2027 melalui kucuran dana APBA dari Dinas Pengairan Aceh.
Musyawarah reses ini di laksanakan di tepi aliran irigasi yang rusak tersebut ditutup dengan optimisme baru dari seluruh lapisan masyarakat yang hadir. Warga sangat berharap agar realisasi fisik 50 bronjong ini dapat berjalan lancar dalam minggu ini, sehingga trauma akibat terjangan banjir akhir tahun 2025 lalu bisa terobati dan ancaman gagal panen yang menghantui mata pencaharian mereka dapat segera teratasi melalui semangat gotong royong.
(SYAFRI SELIAN)
