Tanah Karo- Nasionaldetik.com
Pelaksanaan proyek fisik pembangunan drainase lingkungan di Desa Barung Kersap, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, kini tengah menjadi sorotan warga. Proyek yang dibiayai oleh Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2023 tersebut diduga dikerjakan secara asal-asalan, sehingga memicu kekhawatiran akan adanya praktik penyimpangan anggaran oleh oknum aparat desa setempat.
Berdasarkan data yang tertera pada papan informasi proyek, pembangunan drainase tersebut memiliki volume panjang 100 meter, lebar 0,6 meter, dan tinggi 0,6 meter. Dana yang dialokasikan mencapai Rp 93.530.000,- (termasuk PPN + PPh) yang dikelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa setempat dengan waktu pelaksanaan antara Oktober hingga November.
Namun, pantauan di lokasi menunjukkan kondisi fisik bangunan yang dinilai kurang maksimal. Beberapa bagian dinding drainase terlihat tidak rata, pengerjaan semen tampak kasar, dan struktur bangunan terkesan rapuh di beberapa titik karena dingding drenase dipake yang sudah ada sebelumnya, tampak hanya dipoles bagian atas.
Kondisi ini dikhawatirkan tidak akan bertahan lama dan justru menyia-nyiakan anggaran negara yang seharusnya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa.
Selain masalah kualitas fisik, isu transparansi juga mencuat. Warga menyoroti baliho pengumuman Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dipasang di area desa. Dalam baliho tersebut, ditemukan kejanggalan di mana Tahun Anggaran tidak dicantumkan secara jelas pada bagian judul utama.
Ketidakjelasan ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat mengenai periode anggaran yang sedang berjalan dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut.
”Kami berharap pembangunan di desa kami dilakukan dengan serius, bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Jika anggarannya besar, kualitasnya juga harus sebanding. Selain itu, papan informasi APBDes harusnya jelas tahunnya agar warga bisa mengawasi dengan benar,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan identitas nya demi kenyamanan. Jumat,(30/01/2026)
Masyarakat mendesak pihak terkait, seperti Inspektorat Kabupaten Karo dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karo, untuk segera turun ke lapangan guna melakukan audit dan pengecekan langsung.
Pengawasan dan audit yang ketat diperlukan oleh Inspektorat agar Dana Desa Barung Kersap benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pembangunan infrastruktur desa dan terhindar dari praktik korupsi.
Hingga saat ini, pihak Pemerintah Desa Barung Kersap belum terkonfirmasi resmi terkait keluhan warga mengenai pengerjaan drainase tersebut maupun mengenai kelengkapan informasi pada baliho APBDes mereka.
(Red)
