Bogor, Nasionaldetik.com
Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Bogor Raya menegaskan bahwa proses seleksi Direksi Perumda Tirta Pakuan merupakan ujian serius terhadap komitmen reformasi tata kelola BUMD di Kota Bogor. Proses ini tidak boleh direduksi menjadi arena kompromi politik atau transaksi kepentingan elit.
Ketua PC IMM Bogor Raya, Ade Rifial Khusna, menyatakan bahwa publik saat ini menaruh perhatian besar terhadap sikap Wali Kota Bogor dan Panitia Seleksi (Pansel) dalam menjaga independensi proses seleksi. Menurutnya, intervensi politik dalam pengisian jabatan strategis BUMD adalah bentuk pengingkaran terhadap prinsip meritokrasi dan akuntabilitas publik.
“Direksi Tirta Pakuan bukan jabatan politis, melainkan posisi profesional yang menentukan kualitas layanan dasar masyarakat. Ketika proses seleksi disusupi kepentingan politik, maka yang dikorbankan adalah kepentingan rakyat,” tegas Ade Rifial Khusna.
IMM Bogor Raya menilai bahwa Tirta Pakuan sebagai penyedia layanan air bersih memegang peran vital dan strategis. Oleh karena itu, direksi yang terpilih harus memiliki kapasitas manajerial, rekam jejak bersih, serta keberanian mengambil keputusan tanpa tekanan eksternal. IMM menolak keras segala bentuk titipan, lobi politik, maupun pengondisian hasil seleksi yang mengaburkan objektivitas penilaian.
Lebih lanjut, IMM Bogor Raya menegaskan bahwa Panitia Seleksi memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk menjaga proses seleksi tetap transparan dan berbasis kompetensi. Kegagalan menjaga independensi Pansel tidak hanya merusak kredibilitas hasil seleksi, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Kami mendukung Wali Kota Bogor dan Pansel sejauh mereka konsisten berdiri di atas aturan. Namun dukungan publik ini bersifat kritis. Ketika ada indikasi penyimpangan, IMM tidak akan diam,” lanjutnya.
IMM Bogor Raya juga mengajak masyarakat sipil, akademisi, dan media untuk terlibat aktif mengawasi proses seleksi Direksi Tirta Pakuan sebagai bagian dari kontrol demokratis. Menurut IMM, pengawasan publik adalah benteng terakhir untuk mencegah normalisasi praktik buruk dalam pengelolaan BUMD.
Sebagai organisasi mahasiswa yang memiliki tradisi intelektual dan keberpihakan pada kepentingan rakyat, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bogor Raya menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses ini secara kritis, independen, dan berkelanjutan, demi terwujudnya tata kelola BUMD yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
(Nur Kennan Tarigan)
