Nasional detik.com,MURATARA – Alokasi dana Belanja Tak Terduga (BTT) serta Anggaran Belanja Darurat dan Mendesak pada Dinas Pendapatan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) tahun anggaran 2024 menuai sorotan tajam. Pasalnya, penggunaan dana dengan pagu mencapai Rp4 Miliar tersebut dinilai tidak transparan dan rawan penyimpangan.
Sorotan Ketidakjelasan Peruntukan
Aktivis dari Garuda Nusantara Muratara, Heru Kurniawan, mengungkapkan bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2024, nomenklatur anggaran tersebut hanya mencantumkan nilai total tanpa rincian peruntukan yang jelas. Ketertutupan informasi ini memicu kekhawatiran adanya pengalihan dana untuk kepentingan politik praktis.
“Semestinya setiap anggaran memiliki mekanisme pengajuan, persetujuan, dan pertanggungjawaban yang rigid. Kami menyinyalir ada potensi anggaran ini dilarikan untuk dukungan pemenangan dalam kontestasi Pilkada 2024,” ujar Heru kepada awak media.
Desakan Audit dan Jalur Hukum
Menanggapi indikasi tersebut, Heru menegaskan pihaknya akan segera mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan penyelidikan mendalam. Ia juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Palembang untuk melakukan audit investigatif guna memastikan tidak ada kerugian negara.
“Ini harus dibuktikan secara transparan. Kami akan meminta APH menindaklanjuti dugaan ini agar anggaran daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan golongan di tahun politik,” tegasnya.
Pihak DPKAD Muratara Bungkam
Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada pihak terkait untuk menjamin keberimbangan berita. Namun, hingga berita ini diturunkan, Kepala DPKAD Muratara, Mutazir, tidak memberikan respons saat dihubungi melalui pesan singkat WhatsApp pada Kamis (19/2).
Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Kepala Bidang Anggaran DPKAD Muratara, Yogi, yang enggan memberikan tanggapan terkait rincian penggunaan dana tak terduga tersebut.
Khairu
