Mardingding -Tanah Karo – Nasionaldetik.com
Program Irigasi Perpompaan (IRPOM) yang seharusnya menjadi angin segar bagi produktivitas lahan pertanian di wilayah Sabah Budan Mandin kini justru memicu polemik. Hingga saat ini, transparansi mengenai besaran dana yang mengalir ke rekening Kelompok Tani Fajar Tani masih menjadi tanda tanya besar di kalangan anggota dan warga setempat.
Transparansi Anggaran yang Kabur
Berdasarkan investigasi di lapangan, proyek IRPOM yang bertujuan untuk mengairi lahan di musim kering ini baru saja dioperasikan pasca diberitakan karna tak kunjung dioperasikan semenjak selesai dikerjakan tahun 2023 lalu,
Mirisnya, hingga saat ini Ketua Kelompok Tani Fajar Tani berinisial R br K dan KUPT Dinas Pertanian Kecamatan Mardingding berinusial E br G belum menunjukkan keterbukaan informasi publik yang memadai.
Ketua Kelompok Tani Fajar Tani dilaporkan belum memaparkan secara rinci total anggaran yang telah dicairkan dan masuk ke rekening kelompok kepada awak media
Seakan akan anggaran untuk proyek tersebut adalah rahasia negara yang tidak boleh diketahui publik
Ketidakjelasan ini memicu spekulasi mengenai pengelolaan dana hibah pemerintah tersebut yang bersumber dari pajak rakyat. Padahal, sesuai aturan pengelolaan dana publik, setiap bantuan yang masuk ke rekening kelompok tani wajib diumumkan secara transparan sebagai bentuk akuntabilitas.
Bahkan menurut keterangan yang berhasil dihimpun dari warga setempat, bahwa sejak awal dimulai pengerjaan Proyek IRPOM tersebut hingga saat ini belum tampak dipasang plank kegiatan proyek.
Belum adanya laporan berkala atau pertemuan resmi untuk membahas jumlah saldo dan realisasi penggunaan dana IRPOM. Para petani anggota kelompok merasa memiliki hak untuk mengetahui nominal anggaran demi memastikan proyek berjalan sesuai spesifikasi teknis.
Dengan minimnya transparansi seringkali menjadi pintu masuk bagi potensi penyalahgunaan anggaran atau pemotongan dana yang tidak sah.
”Seharusnya Ketua terbuka. Ini uang negara untuk kepentingan petani, bukan uang pribadi. Kami hanya ingin tahu berapa yang cair dan untuk apa saja,” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya
Masyarakat menanti tindakan tegas Instansi Terkait dimna diketahui bahwa Kegiatan IRPOM merupakan program strategis nasional untuk ketahanan pangan. Jika transparansi di tingkat bawah tersumbat, maka efektivitas program ini patut dipertanyakan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Ketua Kelompok Tani Fajar Tani R br K belum juga memberikan pernyataan resmi terkait alasan di balik tertutupnya informasi keuangan tersebut, padahal dirinya sempat berjanji akan mengirimkan data total anggaran yang masuk ke rekening kelompok tani yang dipimpinnya.
Warga dan anggota kelompok tani didampingi pengurus LSM dalam waktu dekat berencana mendesak pihak Dinas Pertanian Kabupaten Karo dan pihak berwenang untuk turun tangan melakukan audit lapangan guna memastikan anggaran IRPOM di Sabah Budan Mandin tepat sasaran dan bebas dari praktik maladministrasi maupun praktek korupsi.
(Red)
